• April: Kebijakan Knowledge Management dan Administrasi Perpajakan di Indonesia
    Vol 1 No 2 (2020)

    Sektor pajak merupakan pemegang peran penting dalam pemerintahan, yang menjadi mudah terpengaruh terdahap perubahan baik yang berasal dari sisi wajib pajak, pasar global, maupun dari sisi pemerintah. Volume 1 No. 2 ini menghadirkan kajian yang akan menggambarkan bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah diarahkan untuk menjawab tantangan dalam lingkungan pemerintah seperti tantangan sumber daya yang terbatas, mampu memberikan ruang perbaikan berupa adopsi e-government dalam administrasi perpajakan yang menawarkan manfaat potensial untuk memperkuat keuangan pemerintah.

    Selain kebijakan tersebut, dari sisi pemerintah dapat dikembangkan alternatif kebijakan pajak pertambahan nilai atas konsumsi atau pemanfaatan konten dan jasa digital dari penyedia jasa luar negeri untuk menghadapi tantangan ekonomi digital. Sedangkan dari sisi kebenaran pelaporan, kajian akademis mengenai peraturan pelaksanaan cara lain untuk menghitung peredaran bruto yang mendukung kepatuhan sukarela juga dikembangkan.

    Demikian juga dengan kebijakan audit, edisi ini juga memberikan kajian penggunaan Benford's Law untuk menentukan prioritas audit pajak pertambahan nilai, serta kajian atas asas "dapat dilaksanakan" dalam peraturan perpajakan. Kajian mengenai Knowledge Management dalam administrasi perpajakan akan menjadi sarana pengetahuan masa depan yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai DJP, merupakan pengayaan pengetahuan pada edisi kali ini.

  • Oktober: Pada Pajak Kita Berpijak
    Vol 2 No 1 (2020)

    Memasuki Triwulan IV di tahun 2020 ini, ekonomi Indonesia masih terkoreksi cukup dalam sebagai akibat kondisi pandemi yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019, atau sejak Maret 2020 untuk Indonesia. Konsentrasi negara pada antisipasi penularan Covid-19, yang memaksa setiap warga negara untuk membatasi pergerakan, membatasi pertemuan, berakibat cukup serius pada penurunan kegiatan ekonomi dan kondisi ekonomi secara global.

    Penerbitan Jurnal Elektronik Scientax Volume 2 No. 1 (Oktober 2020) ini, turut menghadapi pasang surutnya kondisi sosial yang cukup sulit seperti pembatasan Sosial Berskala Besar yang berakibat berubahnya setiap pola sosial yang pernah ada. Tak luput juga dengan kondisi penerimaan pajak yang menjadi terpuruk. Namun demikian, tentu kita perlu berpikir positif dan menjaga semangat untuk bertahan dan terus maju dalam kondisi yang sulit sekalipun. Melalui kajian "The Imposition of Tax on Inheritance in Indonesia, A Complementary Tool to Tackle Inequality", Indonesia didorong untuk memilih posisi dalam pemajakan warisan. Bukan tidak mungkin, pemajakan atas warisan ini dapat menjadi salah satu alternatif jalan keluar penopang APBN nantinya, sebagai modal untuk dapat bertahan di tengah pandemi seperti saat ini.

    Selain itu, menakar kembali bagaimana pasar ilegal dapat kita jangkau pemajakannya, sebagaimana pada tulisan "Shadow Economy, Aeoi, dan Kepatuhan Pajak", akan membuka kesempatan perluasan basis pemajakan yang mendorong meningkatnya tax ratio. Pada tingkat yang lebih luas, pertukaran informasi juga dibutuhkan untuk menjangkau pasar lebih luas lagi. Bahkan dengan pertukaran informasi, memungkinkan Indonesia menghambat penggelapan pajak, seperti yang tertuang pada "The Implementation of Automatic Exchange of Information as A Tool to Tackle Offshore Tax Evasion: An Experience from Indonesia.

    Namun bagaimanapun juga, pengelolaan yang baik adalah kunci. Pada "Good Corporate Governance dan Tax Avoidance pada Perusahaan Multinasional dalam Moderasi Peningkatan Tax Audit Coverage Ratio" dan "Pengaruh Tingkat Pajak Efektif Perusahaan Terhadap Pemberhentian Direktur Utama", kita dapat memetik ilmu pengelolaan internal maupun pengelolaan pihak eksternal yang dapat berpengaruh sangat besar terhadap keberlangsungan suatu usaha. Oleh karena itu, diperlukan investasi ilmu yang matang dalam jangka panjang, dengan "Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video", sehingga tujuan kepatuhan tercapai, sebagaimana dipaparkan pada Increasing Tax Compliance Through Trust and Power”: Empirical Study of Slippery Slope Framework In Asean.

    Akhir kata, semoga Jurnal Elektronik ini membawa manfaat bagi bangsa di tengah lara tahun ini, dapat menarik kita keluar dari keterpurukan ekonomi tahun ini, dan PADA PAJAK KITA BERPIJAK.

  • Oktober: Law Enforcement dan Kepatuhan Menuju Tertib Pajak
    Vol 1 No 1 (2019)

    Dinamika perubahan dunia perpajakan berkembang dengan sangat cepat. Pesatnya laju perubahan tersebut merupakan respons terhadap kebutuhan dunia yang bergerak maju dan untuk itu wajib diikuti dan diantisipasi potensi dampak dan permasalahannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai institusi terbesar perpajakan Negara berkontribusi menjawab tantangan perubahan tersebut dengan bersuara seimbang secara ilmiah sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu jurnal Scientax sebagai jurnal ilmiah perpajakan DJP hadir dengan mengupas rangkaian isu terkini dunia perpajakan.

    Edisi perdana Scientax ini mengupas perkembangan terkini seputar kepatuhan pajak. Review terkait pelaku penghindaran pajak di Indonesia dan apakah kerahasiaan keuangan mendorong terjadinya pemindahan lokasi laba usaha merupakan dua topik utama yang dihadirkan. Selain itu peran DJP sebagai penegak hukum transformatif dan bagaimana upaya otoritas pajak dengan otoritas anti korupsi bekerjasama untuk mewujudkan tingkat kepatuhan yang lebih baik tentunya menarik disimak. Turut melengkapi, artikel teknis terkait penentuan prioritas audit pajak berdasarkan metode statistika dan kupasan frasa “dapat dilaksanakan” dalam regulasi perpajakan memperkaya ruang lingkup edisi perdana Scientax.

  • April: Satu Integritas, Berjuta Harapan Bangsa
    Vol 2 No 2 (2021)

    Salam sehat bagi pembaca Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia.

    Selamat bertemu kembali pada terbitan keempat dari jurnal Scientax ini, yang merupakan terbitan ketiga di masa pandemi COVID-19.

    Berbicara mengenai pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari satu tahun melanda dunia, memang tak ada habisnya, baik dipandang dari sisi kesehatan maupun dampak lain yang ditimbulkannya, seperti kondisi sosial dan ekonomi. Sebagai start point kondisi ekonomi Indonesia, terutama dilihat dari kacamata perpajakan, jurnal ini diawali dengan membicarakan “Penerapan Benford's Law Untuk Mendeteksi Dugaan Ketidakpatuhan Material pada SPT Tahunan PPh OP”.  Asumsi yang digunakan pada penelitian tersebut merupakan kondisi normal sebelum COVID-19 melanda dunia, yang kemudian efek pandemi dapat dilihat pada studi mengenai “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak)”.

    Sebagai respon Pemerintah terhadap kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, dikeluarkanlah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, salah satunya di bidang perpajakan. Banyak hal yang dapat kita evaluasi untuk perbaikan, sebagaimana dipaparkan pada “Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap  Ekonomi Secara Makro: Studi Kasus Indonesia”. Lebih spesifik lagi dapat dievaluasi pada salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah diteliti dalam “Kebijakan Fiskal dalam Pandemi COVID-19 : Dampak dan Tantangan Penerimaan Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua”, maupun dievaluasi dalam tingkatan suatu industri, yang diteliti pada “Analisis Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap Keekonomian Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Multiplier Effect Bagi Perekonomian pada Kegiatan Hulu Minyak Bumi di Indonesia”.

    Tantangan pandemi COVID-19 juga dijawab oleh DJP dengan dikeluarkannya beberapa inovasi perbaikan serta reorganisasi, terutama dalam penatalaksanaan kegiatan pengawasan Wajib Pajak. Kebijakan Compliance Risk Management (CRM) diharapkan mampu memetakan Wajib Pajak sesuai dengan tingkat risiko sebagai alat bantu fiskus untuk melakukan pengawasan dan edukasi kepada Wajib Pajak. Bagaimana kita memandang CRM sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan, telah dijelaskan dalam “Assessing Analytics Maturity Level in the Indonesia Tax Administration: The Case of Compliance Risk Management”.

    Krisis sebelum pandemi COVID-19 merupakan pengalaman yang membentuk sikap mental Wajib Pajak dalam beradaptasi dengan kondisi saat ini. Salah satu krisis yang pernah dilewati Indonesia dengan baik adalah krisis keuangan di tahun 2008, di mana Pemerintah menjanjikan penurunan tarif pajak badan sebagai respon. Lalu apakah penurunan tarif tersebut terbukti berhasil pada pasar saham? Do Firms Facing Increases in Financial Constraint Tend to Generate Cash Through Tax Avoidance? Empirical Evidence from Indonesia Publicly Listed Firms”.

    Dari kesemua kondisi yang harus dihadapi perekonomian Indonesia secara umum, dan khususnya sektor perpajakan, persepsi korupsi adalah dasar untuk dapat menghadirkan kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan bangsa. “Perception of Corruption, Perception of Tax Complexity, and Financial Information Access: Extending the Analysis of the Slippery Slope Framework” memberikan gambaran mengenai integritas perpajakan Indonesia baik dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Untuk itu, integritas adalah harga mati untuk kemakmuran Indonesia.

    Satu integritas, berjuta harapan bangsa!