• Oktober: Law Enforcement dan Kepatuhan Menuju Tertib Pajak
    Vol 1 No 1 (2019)

    Dinamika perubahan dunia perpajakan berkembang dengan sangat cepat. Pesatnya laju perubahan tersebut merupakan respons terhadap kebutuhan dunia yang bergerak maju dan untuk itu wajib diikuti dan diantisipasi potensi dampak dan permasalahannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai institusi terbesar perpajakan Negara berkontribusi menjawab tantangan perubahan tersebut dengan bersuara seimbang secara ilmiah sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu jurnal Scientax sebagai jurnal ilmiah perpajakan DJP hadir dengan mengupas rangkaian isu terkini dunia perpajakan.

    Edisi perdana Scientax ini mengupas perkembangan terkini seputar kepatuhan pajak. Review terkait pelaku penghindaran pajak di Indonesia dan apakah kerahasiaan keuangan mendorong terjadinya pemindahan lokasi laba usaha merupakan dua topik utama yang dihadirkan. Selain itu peran DJP sebagai penegak hukum transformatif dan bagaimana upaya otoritas pajak dengan otoritas anti korupsi bekerjasama untuk mewujudkan tingkat kepatuhan yang lebih baik tentunya menarik disimak. Turut melengkapi, artikel teknis terkait penentuan prioritas audit pajak berdasarkan metode statistika dan kupasan frasa “dapat dilaksanakan” dalam regulasi perpajakan memperkaya ruang lingkup edisi perdana Scientax.

  • April: Kebijakan Knowledge Management dan Administrasi Perpajakan di Indonesia
    Vol 1 No 2 (2020)

    Sektor pajak merupakan pemegang peran penting dalam pemerintahan, yang menjadi mudah terpengaruh terdahap perubahan baik yang berasal dari sisi wajib pajak, pasar global, maupun dari sisi pemerintah. Volume 1 No. 2 ini menghadirkan kajian yang akan menggambarkan bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah diarahkan untuk menjawab tantangan dalam lingkungan pemerintah seperti tantangan sumber daya yang terbatas, mampu memberikan ruang perbaikan berupa adopsi e-government dalam administrasi perpajakan yang menawarkan manfaat potensial untuk memperkuat keuangan pemerintah.

    Selain kebijakan tersebut, dari sisi pemerintah dapat dikembangkan alternatif kebijakan pajak pertambahan nilai atas konsumsi atau pemanfaatan konten dan jasa digital dari penyedia jasa luar negeri untuk menghadapi tantangan ekonomi digital. Sedangkan dari sisi kebenaran pelaporan, kajian akademis mengenai peraturan pelaksanaan cara lain untuk menghitung peredaran bruto yang mendukung kepatuhan sukarela juga dikembangkan.

    Demikian juga dengan kebijakan audit, edisi ini juga memberikan kajian penggunaan Benford's Law untuk menentukan prioritas audit pajak pertambahan nilai, serta kajian atas asas "dapat dilaksanakan" dalam peraturan perpajakan. Kajian mengenai Knowledge Management dalam administrasi perpajakan akan menjadi sarana pengetahuan masa depan yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai DJP, merupakan pengayaan pengetahuan pada edisi kali ini.