DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI PENEGAK HUKUM TRANSFORMATIF DI INDONESIA

(Urgensi Penerapan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan)

  • Bayu Krisnapati
Keywords: DJP, PHT, Akses Keuangan, Perpajakan

Abstract

Directorate General of Taxes short name as (DGT) is government institution that a half of authority is judicative, due to DGT is tax authority that can force to behalf tax revenue from taxpayer. DGT has judicative characteristic so that rightly DGT called as law enforcement must be abreast with other law enforcement in public law system of Indonesia. The Writer used it as transformative law enforcement that has short named (TLE). Inception of act number 9/2017 gives new duty and power for DGT, so that strengthen DGT position as TLE. The Writer focus on DGT role as TLE, until existence DGT can be recognized in law public system and Writer want DGT have specific act that manage DGT. This research use normative judicatory approach method, analyze use qualitative descriptive with secondary data. The Conclusion is validity act number 9/2017 give new duty and power to DGT as TLE can unimpeded to access information of financial from financial service institution and another entity, with the result make obedience tax payment from taxpayer, even though has implication to open conflict of interest with Indonesia Bank as central bank because the existence of it as highest authority of banks in Indonesia.

 

Direktorat Jenderal Pajak disingkat (DJP) merupakan institusi pemerintah yang sebagian kewenangannya bersifat yudikatif, dikarenakan DJP merupakan otoritas pajak yang dapat bersifat memaksa untuk kepentingan penerimaan pajak dari para wajib pajak. DJP memiliki sifat yudikatif sepantasnya DJP disebut sebagai penegak hukum yang seharusnya disejajarkan dengan penegak hukum lainnya dalam sistem hukum publik Indonesia. Penulis gunakan istilah penegak hukum transformatif disingkat (PHT). Dengan lahirnya UU No. 9/2017 menisbatkan tugas dan wewenang baru bagi DJP, sehingga menguatkan posisi DJP sebagai PHT. Penelitian ini difokuskan pada Peran DJP sebagai PHT, sehingga eksistensi DJP dapat diakui dalam sistem hukum publik dan Penulis berkeinginan agar DJP dibuatkan UU secara khusus mengatur tentang DJP. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, analisis yang digunakan diskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder. Kesimpulan yang didapat, berlakunya UU No. 9/2017 yang memberi tugas dan wewenang baru untuk DJP menguatkan posisi DJP sebagai PHT. Dengan tugas dan wewenang baru tersebut, DJP sebagai PHT dapat secara leluasa mengakses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain, sehingga tercipta kepatuhan / masifikasi pembayaran pajak oleh wajib pajak, meskipun ada implikasi membuka peluang conflict of interest dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang karena keberadaannya sebagai otoritas tertinggi perbankan Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-10-14
How to Cite
Krisnapati, B. (2019). DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI PENEGAK HUKUM TRANSFORMATIF DI INDONESIA. Scientax, 1(1), 41-57. Retrieved from //ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/7